Energi Muda dan Kreatif: Bima Arya Sanjung Partai Perindo yang Progresif

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto baru-baru ini berbicara pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo yang diadakan untuk anggota DPRD periode 2024– 2029 di Golden Store Hotel Ballroom, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia memuji Partai Perindo sebagai partai yang segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Publik Tinggi”

Bima Arya mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang lebih senior, Perindo tampil sebagai partai yang lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi “Perindo masih muda, tetapi public awareness-nya tinggi,” ujarnya.

Semangat Kolaborasi

Wamendagri juga menyoroti bahwa Partai Perindo saat ini dipenuhi oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, kegiatan sosial, hingga aktivis disabilitas. Ia melihat hal ini sebagai contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa.

Kritik Konstruktif untuk Mencegah Penyimpangan Pejabat

Selain itu, Bima menekankan pentingnya peran DPRD yang terdiri dari kader Partai Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran daerah (APBD):

“Dana publik harus kembali kepada masyarakat, tidak berakhir di kantong pejabat. DPRD harus konsisten mengawalnya.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik apabila kepala daerah “tidak berada di jalur yang benar”.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Bima Arya berpendapat bahwa target ambisius pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengurangan kemiskinan besar-besaran, hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi pelopor kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Ringkasan Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partai Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor: mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Harus mengawal penggunaan APBD dan memberi kritik kepada kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan tinggi dan pengentasan kemiskinan

.